Merdeka Belajar Salah Satu Strategi Majukan Visi Pendidikan

 

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Haridjaya menilai program merdeka belajar dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Merdeka belajar salah satu strategi menteri kita memajukan visi pendidikan,” ungkapnya saat media gathering di Cafe and Resto Lasarai Kota Palangka Raya, Senin 27 Desember 2021.

Ia mengatakan program sekolah penggerak yang masuk dalam strategi merdeka belajar dapat menjadi katalis mempercepat laju pengembangan pendidikan.

Dijelaskan untuk tahun 2021 ini Kalteng terpilih 4 kabupaten yang masuk program sekolah penggerak, Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas dan Kapuas.

“Semua itu dipilih berdasarkan kriteria pemerintah pusat,” tambahnya.

Sedangkan untuk tahun 2022 nanti diterangkannya ada tiga wilayah Kalteng yang mendapat program serupa, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

 

borneonews.co.id/berita/249313-merdeka-

belajar-salah-satu-strategi-majukan-visi-pendidikan

Perjalanan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sejak Merdeka

 

Jakarta: Sejak merdeka pada 1945 hingga hari ini, dunia pendidikan Indonesia sudah 10 kali terjadi perubahan kurikulum pendidikan. Gonta-ganti kurikulum itu terjadi seiring pergantian kepemimpinan menteri bidang pendidikan di Tanah Air. Makanya, hingga kini sohor istilah ‘ganti menteri ganti kurikulum’.
 
Mengutip berbagai sumber, pergantian kurikulum di Indonesia terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kemudian, medio 2000-an terjadi perubahan kurikulum pada 2004, 2006 dan 2013.
 
Kini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mempersiapkan satu kurikulum ‘baru’ lagi, yang diistilahkan kurikulum prototipe 2022. Pada kasus ini, Kemendikbudristek sejatinya enggan disebut mengganti kurikulum, makanya tak secara spesifik disebut sebagai kurikulum baru.

 

medcom.id/pendidikan/news-pendidikan

/GNlWXQPK-perjalanan-kurikulum

-pendidikan-di-indonesia-sejak-merdeka

Bukan Salah Pendidikan Islam

 

Pada akhir tahun 2021 ini, publik tanah air dikejutkan dengan kasus HW, seorang guru pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung yang telah merudapaksa 14 santrinya. Berita terakhir bahkan menyebutkan tidak hanya 14 santri tapi 21 santri yang 8 orang di antaranya hamil dan melahirkan.

Disinyalir kasus ini hanyalah fenomena gunung es dimana masih banyak kasus lain yang belum terungkap. Seperti dugaan terbaru soal kasus oknum guru pesantren di Tangerang yang mencabuli 9 orang santrinya.

Tentu saja publik marah dan memaki-maki pelaku. Tidak sedikit publik yang menyalahkan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren dianggap tidak lagi aman dijadikan sebagai tempat anak-anak belajar dan menimba ilmu agama.

Padahal sudah sejak dulu pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam khas tanah air yang sudah melahirkan tokoh-tokoh besar. Kiprah pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sangatlah luar biasa. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, kontribusi pesantren juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Oleh karena itu jangan sampai kasus HW ini dan beberapa kasus yang lain menjadi stigma negatif kepada pesantren. Pemerintah harus mengusut kasus ini dengan tuntas hingga ke akar-akarnya. Ungkap jika ada doktrin keagamaan yang menyimpang. Kembalikan nama baik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang mampu mencetak generasi terbaik dan bermanfaat bagi umat.

Pesantren di Masa Kejayaan Islam

Setelah melihat masalah pesantren yang bertubi-tubi, menjadi pertanyaan besar bagaimana keadaan sistem pendidikan ketika masa kejayaan Islam?

Islam pernah mencapai masa kejayaannya tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Para khalifah yang memerintah dari berbagai kekhalifahan, seperti Abbasiyah, Fatimiyyah, Ottoman, dan Umayyah, mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Selama masa kekhalifahan Islam, tercatat beberapa lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang dari dulu hingga sekarang.

Beberapa lembaga pendidikan itu, antara lain, Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali, Afrika. Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Dari beberapa lembaga itu, berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi, dan al-Ferdowsi.

Itulah gambaran pendidikan Islam yang pernah mengalami puncak kejayaan dan menjadi simbol kegemilangan peradaban Islam. Tidak pernah dijumpai kasus-kasus seperti yang terjadi di dunia pesantren saat ini. Semua keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kekhilafahan Islam yang menerapkan Islam secara menyeluruh. Wallohu alam bish showab.

 

retizen.republika.co.id/posts/22434

/bukan-salah-pendidikan-islam

Kurikulum dan Kesenjangan Pendidikan

 

Dalam sebuah utas yang viral di Twitter, warganet menyambut positif kebijakan kurikulum prototipe Kemendikbudristek. Namun, sebagian juga mempertanyakan dampak kebijakan tersebut pada kesenjangan pendidikan. Jangan-jangan kurikulum itu hanya bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah yang memang sudah bagus?

Pertanyaan serupa juga mengemuka dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek beberapa minggu yang lalu. Meski mendukung konsep kurikulum prototipe, beberapa anggota Komisi X berpesan agar penerapannya tidak justru melanggengkan kesenjangan mutu antar sekolah dan daerah.

Problem Kesenjangan

Kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi di Indonesia memang besar dan diperparah oleh pandemi. Berdasarkan riset kami bersama Inovasi, kerugian belajar (learning loss) akibat pandemi terjadi secara tidak merata.

Setelah 1 tahun pandemi, hasil belajar literasi dan numerasi siswa di wilayah timur Indonesia tertinggal sekitar 8 bulan belajar dibanding mereka yang tinggal di wilayah barat. Siswa yang tidak memiliki fasilitas belajar, seperti buku teks, tertinggal 14 bulan belajar dibanding mereka yang memilikinya. Sementara itu, siswa yang ibunya tidak bisa membaca bahkan tertinggal 20 bulan belajar dibanding mereka yang ibunya bisa membaca.

Semakin parahnya kesenjangan akibat pandemi sebenarnya tidak mengejutkan. Penutupan sekolah tentu lebih merugikan siswa yang tidak memiliki perangkat digital dan akses internet di rumah. Yang mengejutkan, dari data-data di atas adalah besarnya kesenjangan tersebut.

Ingat, data di atas mencerminkan kesenjangan tambahan di atas kesenjangan yang sudah ada. Padahal sebelum pandemi kesenjangan pendidikan sudah cukup besar. Data PISA menunjukkan bahwa sekolah yang melayani siswa dari keluarga miskin secara rata-rata tertinggal 3 sampai 4 tahun pelajaran dibanding yang melayani siswa dari kelas sosial-ekonomi atas.

Perlu dicatat bahwa data di atas belum mencakup hasil belajar sosial, emosional, dan spiritual yang merupakan aspek-aspek belajar yang juga sangat penting. Meski demikian, data tersebut seharusnya sudah menggambarkan betapa seriusnya kesenjangan pendidikan setelah pandemi. Jika tidak ditangani secara sistemik, kesenjangan ini akan terus terakumulasi dan berubah menjadi problem sosial politik yang serius.

Kebijakan untuk Pemerataan Akses

Ketimpangan pendidikan memiliki dua aspek, di antaranya akses dan kualitas. Penanganan sistemik terhadap keduanya perlu dilandasi pemahaman tentang akar dari kesenjangan pendidikan. Dalam hal ini, akarnya adalah ketimpangan di masyarakat itu sendiri.

Akibat kurangnya nutrisi, pola asuh, dan fasilitas belajar di rumah, siswa dari keluarga miskin cenderung kurang siap belajar di sekolah dibanding rekannya dari keluarga yang lebih kaya. Karena itulah prestasi akademik berkorelasi kuat dengan status sosial-ekonomi keluarga siswa.

Jika penerimaan siswa baru dilakukan berdasarkan potensi dan/atau prestasi akademik, maka hasilnya akan mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Untuk mengatasi kesenjangan akses, kebijakan pendidikan mesti memastikan bahwa penerimaan siswa (seleksi masuk sekolah) menggunakan mekanisme yang adil. Hal ini sudah dimulai sejak kepemimpinan Muhadjir Effendy, dengan adanya jalur zonasi dalam penerimaan siswa baru. Sekarang kebijakan tersebut diperkuat dengan adanya jalur afirmasi bagi siswa miskin.

Ada juga program-program beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan adanya beasiswa, siswa tidak terpaksa berhenti di tengah jalan karena alasan finansial. Saat ini KIP Kuliah juga dirancang untuk mendorong siswa miskin berkuliah di program studi dan universitas yang meningkatkan peluang mereka memasuki profesi-profesi kelas menengah atas.

Kebijakan-kebijakan afirmatif ini memeratakan akses pendidikan dengan memberi kesempatan bersekolah bagi siswa yang dirugikan oleh ketimpangan sosial-ekonomi-budaya dalam masyarakat. Namun, bagaimana dengan aspek kualitasnya? Di sinilah kurikulum dan pembelajaran memainkan perannya.

Kurikulum dan Pemerataan Kualitas

Kesenjangan kualitas juga berakar pada ketimpangan sosial-ekonomi dalam kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesiapan belajar siswa. Dalam literatur, ini dikenal dengan pembelajaran terdiferensiasi (differentiated instruction atau teaching at the right level).

Dalam bentuk pembelajaran terdiferensiasi yang sederhana, siswa dikelompokkan ke dalam tiga kategori kesiapan, yaitu belum siap, sudah siap, dan sudah menguasai tujuan pembelajaran. Siswa yang belum siap diberi pendampingan khusus. Sementara siswa yang sudah siap mendapat pembelajaran yang standar, sedangkan mereka yang sudah menguasai diberi aktivitas pengayaan.

Kurikulum mempengaruhi kesenjangan karena dapat mencegah atau mendorong guru melakukan diferensiasi pembelajaran. Semakin banyak materi yang ada dalam kurikulum, semakin sedikit waktu untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kesiapan belajar siswa.

Karena itu, kurikulum prototipe sengaja dirancang agar memuat lebih sedikit materi. Kurikulum prototipe juga akan dilengkapi dengan perangkat yang memudahkan guru melakukan diferensiasi pembelajaran. Misalnya, Kemendikbudristek akan menyediakan alat asesmen diagnostik untuk literasi membaca dan matematika. Kemendikbudristek juga akan membekali guru dengan beragam contoh modul yang bisa diadopsi atau diadaptasi sesuai konteks.

Dengan kata lain, kurikulum prototipe mendorong guru untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Namun ada kekhawatiran bahwa yang siap melakukan diferensiasi pembelajaran hanya sekolah yang sudah bagus.

Kekhawatiran ini masuk akal, namun dilandasi asumsi yang keliru, yaitu bahwa kondisi sekolah mencerminkan semangat dan kecakapan para gurunya. Faktanya, banyak guru hebat yang mengajar di sekolah yang kerap dipandang sebelah mata.

Selama Juli-November 2021, kami melakukan studi etnografi di sekolah-sekolah tempat uji coba kurikulum prototipe di 10 kota/kabupaten, dari Asahan di Sumatera Utara sampai Manggarai Timur di NTT. Ternyata, banyak sekolah dengan kondisi fisik minimalis, termasuk di daerah-daerah terpencil yang bisa menerapkan kurikulum prototipe. Meski pada awalnya gamang, para guru di sekolah-sekolah tersebut merasa termotivasi karena diberi kepercayaan untuk berinovasi.

Ini bukti bahwa sudah saatnya kita berhenti memandang guru dan sekolah yang ada di ‘pinggiran’ ekosistem pendidikan dengan kacamata defisit. Sudah saatnya mereka diberi kepercayaan, disertai dukungan yang tepat, untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan pendidikan secara merdeka. Hanya dengan demikianlah praktik-praktik inovatif yang kontekstual bisa dilahirkan, termasuk inovasi pembelajaran yang mengurangi kesenjangan pendidikan.

Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek RI

 

news.detik.com/kolom/d-5873029

/kurikulum-dan-kesenjangan-pendidikan.